TES WAWASAN KEBANGSAAN PAKET 1By anak magang2 / July 5, 2021 SELAMAT DATANG DI TES WAWASAN KEBANGSAAN PAKET 1 Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar Jumlah Soal: 30 soal Waktu: 30 menit Jawaban yang salah tidak mengurangi nilai Semua pertanyaan WAJIB dijawab Tiap soal salah memiliki nilai 0 Tiap jawaban benar memiliki nilai 5 Tekan SUBMIT untuk menyelesaikan Tes SALAM SUKSES Nama Anda 1. Pembuatan UUD yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyatnya seperti Spanyol pada tahun 1932 merupakan contoh pembentukan konstitusi dengan car... A. Pemberian B. Revolusi C. Pembuatan dengan sengaja D. Evolusi E. Referendum 2. Sidang PPKI III dilangsungkan pada tanggal... A. 20 Agustus 1945 B. 21 Agustus1945 C. 22 Agustus 1945 D. 23 Agustus 1945 E. 24 Agustus 1945 3. Pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah... A. Menumbuhkembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis B. Pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab warga negara C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunanan hasil-hasilnya, sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia D. Peningkatan harkat dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan E. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia 4. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia Berdasarkan UU No. 2 Th 1999 tentang adanya partai politik diatur sebagai berikut ini, kecuali... A. Pancasila sebagai dasar formalis saja dan diletakkan dalam anggaran dasar partai B. Asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila C. Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga NKRI yang telah memiliki hak pilih D. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan negara asing atau negara Indonesia E. Partai politik tidak boleh menggunakan gambar perorangan atau nama yang sudah dimiliki partai lain 5. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,merupakan bunyi pasal 280 ayat 1, adalah pasal UUD 1945 yang sesuai dengan Pancasila sila ke... A. I B. II C. III D. IV E. V 6. Pada tanggal 24 Agustus 1945 Belanda dan Inggris (atas nama Sekutu) nenandatangani Civil Affairs Agreenent (CAA) yang isinya dituangkan dalam "Nota tanggal 24 Agustus 1945”. Butir terpenting dalam perjanjian ini adalah... A. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan”dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). B. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan" dari tentara Jepang oleh Inggris kepada lndonesia melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). C. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah "dibersihkan” dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Inggris melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). D. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah ”dibersihkan” dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). E. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah."dibersihkan” dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Belanda melalui Netherlands indies Civil Administration lNlCAl. 7. Refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh merupakan pengertian dari... A. Filsafat Pancasila B. Pandangan Hidup Pancasila C. Jiwa Pancasila D. Ideologi Pancasila E. Kepribadian Pancasila 8. Ada empat pilar pedoman dan dasar negara dalam kehidupan bangsa lndonesia, dari keempat pilar tersebut yang menempati posisi teratas adalah... A.UUD 1945 B.Pancasila C.UUDS D.TAP MPR E.Perpres 9. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 17 Juli 1945 membahas tentang... A. waktu dan tempat Proklamasi B. Dasar Negara Indonesia Merdeka C. Pembaca teks Proklamasi D. Rancangan UUD dan pembukaan nya E. Pendirian PPKI 10. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali... A. Rancangan Undang-Undang B. Agama C. Pajak D. Pendidikan E. APBN 11. Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di lndonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke... A. I B. II C. III D. IV E. Semua salah 12. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas... A. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh MPR. B. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh MPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. C. 3 orang diajukan oleh KPK, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. D. 3 orang diajukan oleh Komisi Yudisial, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. E. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden 13. Sistem Semi-Presidensil adalah sistem yang membagi tanggung jawab serta hak dalam menjalankan pemerintahannya antara Presiden atau gelar lain serta Perdana Menteri. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet, ditunjuk dan dipilih oleh Presiden sendiri. Negara-negara berikut ini menggunakan sistem Semi-Presidensil sebagai sistem pemerintahannya, kecuali... A. Oman B. Taiwan C. Rusia D. Filipina E. Perancis 14. Hukum konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini, kecuali . . . A. Merupakan kebiasaan yang berulang kali B. Tidak bertentangan dengan Undang-undang C. Diterima oleh seluruh rakyat D. Bersifat sebagai pelengkap E. Berjalan secara bertahap dengan UUD 1945 15. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1) Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. 2) Presiden tidak lagi memegang kekuasan membentuk Undang-Undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang. 3) Periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun. 4) Presiden dan Wakil Presiden merupakan wakil dari dua pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang merupakan pengaruh positif paska Amandemen UUD 1945 ditunjukkan oleh nomor... A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4 D. 1 dan 3 E. 2 dan 4 16. Pasal 2 ayat (1) berbunyi, “MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang." Diubah menjadi, "MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.“ merupakan hasil perubahan 1945 amandemen ke. .. A. I B. II C. III D. IV E. Semua salah 17. Berdasarkan UU No. 24 Th 2003 pasal 17, Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai... A. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai negeri B. Pejabat negara lainnya, pengusaha, petani, anggota partai politik, dan pegawai negeri C. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai bank D. Pejabat negara lainnya, advokat, pengusaha, anggota partai politik, dan pegawai BUMN E. Pejabat negara Iainnya, advokat, pengusaha, hakim, dan pegawai negen 18. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan... A. Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum B. Pendidikan bagi seluruh rakyat lndonesia C. Fasilitas pendidikan bagi warga yang tidak mampu D. Jaminan sosial bagi seluruh 'rakyat Indonesia E. Pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat 19. Berikut ini yang bukan merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa orde baru adalah... A. Panitia pemilu tidak independen, memihak salah satu kontestan B. Kebebasan pers dan rakyat dalam menyuarakan C. Pendapat Kompetisi antar kontestan tidak leluasa D. Rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan E. Penghitungan suara tidak jujur 20. Pada tanggal 15 Agustus 1950, menurut pasal... ditetapkan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara Republik lndonesia... A. Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1949 B. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1950 C. Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1949 D. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1950 E. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1950 21. Pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan pengertian dari... A. Pajak Daerah B. Retribusi Daerah C. Retribusi Jasa Umum D. Retribusi Jasa Usaha E. Sumbangan Sukarela 22. Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu berdasarkan UU No.12Th 2003 adalah... A. Lembaga Pemilihan Umum B. Departemen Dalam Negeri C. Komisi Pemilihan Umum D. Panitia Pengawas Pemilihan Umum E. Panitia Pemungutan Suara 23. Berikut ini adalah infrastruktur politik yang dimiliki suatu negara. kecuali... A. Partai politik B. GolonganPenekan C. Golongan Kepentingan D. Tokoh-Tokoh Politik E. Tokoh-Tokoh Agama 24. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi, kecuali... A. Asisten Residen B. Regent C. Wedono D. Wakil Regent E. Asisten Wedono 25. Siapakah yang mendesak untuk dilak sanakannya Politik Etika di Indonesia... A. Van Den Bosch B. Daendels C. Van Mook D. Van Deventer E. Thomas Stanford Raffless 26. PETA yang dibuat atas prakarsa Gatot Mangkupraja dan diserahkan melalui Osamu Seirei nomor 44 pada tanggal... A. 3 Oktober 1943 B. 4 Oktober 1943 C. 5 Oktober 1943 D. 6 Oktober 1943 E. 7 Oktober 1943 27. Kabinet Yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan Oleh para menteri disebut dengan kabinet... A. Presidensial B. Ministerial C. Parlementer D. Extra parlementer E. Partai 28. Kabinet Yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan Oleh para menteri disebut dengan kabinet... A. Presidensial B. Ministerial C. Parlementer D. Extra parlementer E. Partai 29. Kabinet Gotong Royong II berlaku pada masa pemerintahan Presiden... A. Soekarno B. B.J. Habibie C. Megawati Soekarno Putri D. K.H. Abdurachman Wahid E. Soesilo Bambang Yudhoyono 30. Seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tuluan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan merupakan pengertian dari... A. Hubungan LuarNegeri B. Politik lnternasional C. Politik LuarNegeri D. Politik Bebas Aktif E. Hubunganlnternasional 31. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik antara lain memiliki makna bahwa... A. Kekuatan ekonomi yang mampu bersaing dalam pasar Internasional B. Seluruh kekayaan nusantara menjadi modal dan milik bersama Bangsa lndonesia C. Masyarakat Indonesia adalah satu perikehidupan bangsa D. Serangan terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi daerah lainnva E. Budaya Indonesia adalah satu dengan corak ragam budaya yang kaya 32. Tata cara pengajuan Jaminan Kematian (JK) bagi pengusaha/ keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia dengan mengisi dan mengirim formulir 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti berikut ini, kecuali... A. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan B. Fotokopi surat keterangan berm henti bekerja dari perusahaan C. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga) D. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat E. Surat Kuasa bermaterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini 33. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai... A. Perencana, pengawas dan pelaksana B. Mediator, alokasi, dan perencana C. Pengawas, pelaksana, dan mediator D. Distribusi, pengawas, dan pelaksana E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas 34. Sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan da|am keragaman antara lain sebagaiberikut, kecuali... A. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain B. Mengembangkan sikap chauvimisme C. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik D. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya E. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing 35. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Negara lndonesia yang berasal dari bahasa Jawa Kuna yang memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu". Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah Kakawin Jawa Kuna yaitu Kakawin atau Kitab Sutasoma karangan... A. Mpu Prapanca B. Mahapatih Gadjah Mada C. MpuTantular D. Mpu Kanwa E. Mpu Darmaja Time is Up! Time's up
